Lirik Peluang Bisnis di Perairan, DPRD Riau Sarankan Gubernur Buat BUMD Baru

SiberZone.id, Riau - Komisi III DPRD Riau membidangi pendapatan terus bergerak mencari potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau. Kali ini, Komisi III mulai melirik peluang pungutan jasa labuh jangkar kapal. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III, Husaimi Hamidi usai berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau, dimana dia melihat Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad sangat concern terhadap potensi pendapatan di wilayah perairan.

Dalam kunjungan itu, Husaimi membawa serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Riau supaya bisa melihat langsung semangat Kepri dalam menggali potensi di perairan.

"Jadi, selain kita mengutip restribusi ke kapal yang sedang parkir, juga ada peluang bisnis bagus, misalnya penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengelolaan sampah kapal, bahkan pengadaan makanan untuk orang-orang di kapal," ujarnya Jumat (28/5/2021).

Untuk itu, Politisi PPP ini berharap supaya Gubernur Riau, Syamsuar membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang memang khusus mengelola pelabuhan, jangan memakai BUMD lama, apalagi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).

"Kalau BUMD baru, kita bisa lihat kinerja, jadi tak campur aduk kinerjanya, apalagi PIR. Sekarang saja PIR itu cuma jadi broker, dia punya lahan batubara, tapi dikelola oleh pihak ketiga, terus dijual pihak ketiga juga. Masa berbisnis berharap fee, bukan pebisnis kalau gitu," tambahnya.

Makanya, jika diberikan pengelolaan pelabuhan ke PT PIR, Husaimi khawatir PT PIR akan melakukan hal yang sama, yakni menyerahkan ke pihak ketiga. Padahal, jika berkaca dari Kepri, potensi pelabuhan cukup tinggi.

"Kepri sudah jalan dan sekarang kita perjuangkan itu, Riau ini kan ada beberapa daerah yang punya labuh jangkar, Dumai, Kepulauan Meranti, Tembilahan, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Karena kan 12 mil dari garis pantai jadi kewenangan provinsi," tutupnya.(Adv)