Zulasmi Dorong Penguatan Layanan Sosial dan Kesehatan untuk Lansia di Bengkulu

Siberzone.id  – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang turut berdampak pada daerah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina SE MM menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tugas wakil rakyat tidak hanya berada di ruang rapat, tetapi hadir langsung menemui warga untuk menyerap aspirasi.

Dalam agenda turun lapangan di Kabupaten Rejang Lebong, Zulasmi berdialog dengan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, hingga kelompok lanjut usia (lansia). Ia menyebut kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas meski pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran.

“Tugas wakil rakyat bukan hanya berbicara di gedung dewan. Kita harus hadir di tengah masyarakat, melihat kondisi sebenarnya, dan mendengar keluhan mereka secara langsung,” ujarnya kepada wartawan, (10/12/2025).

Zulasmi turut menyoroti kondisi lansia yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dalam program pembangunan. Menurutnya, selain bantuan fisik dan kesehatan, lansia juga membutuhkan dukungan emosional dan sosial. Banyak dari mereka menjalani hari tua dalam kondisi rentan, kesepian, dan minim pendapatan.

“Indonesia harus bergerak menjadi negara yang ramah terhadap lansia. Mereka yang telah berjuang membangun bangsa ini berhak menikmati masa tua dengan sehat, bahagia, dan bermartabat,” katanya.

Ia menilai sejumlah program pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial lansia tunggal, serta pemeriksaan kesehatan rutin perlu diperkuat agar manfaatnya tepat sasaran.

Sebagai anggota DPRD yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, Zulasmi menegaskan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan anggaran dan koordinasi lintas OPD. Ia memastikan usulan terkait peningkatan layanan kesehatan, fasilitas bagi lansia, serta dukungan sosial akan terus dikawal.

“Tidak semua aspirasi bisa diwujudkan sekaligus, namun yang terpenting adalah memperjuangkan dan mengawal agar suara rakyat tidak hanya berhenti pada catatan, tetapi menjadi kebijakan,” tegasnya. (Adv)