Status Quo, Musda XIV BPD HIPMI Bengkulu Belum Tuntas

Keterangan Poto : BPP HIPMI mengadakan press Konferensi oleh Ketua OKK BPP HIPMI Rohalim Boy Sangadji, Koordinator PIC BPP HIPMI Kemas Alfarizi dan tim, Caketum Melisa Oksadian, dan Caketum dr. Yoga

Siberzone.id, Bengkulu - Musda XIV BPD Bengkulu yang dilaksanakan di hotel Mercure, ternyata belum benar-benar selesai, pasalnya Musda ini menjadi polemik dan dianggap tidak sah oleh pengurus BPP HIPMI yang hadir di Bengkulu.

Siang bertempat di hotel Mercure, pada Jumat siang, 9 April 2021, BPP HIPMI mengadakan press Konferensi oleh Ketua OKK BPP HIPMI Rohalim Boy Sangadji, dan Tim PIC BPP HIPMI.

Dalam konfres tersebut, Koordinator PIC BPP HIPMI Kemas Alfarizi, mengatakan  bahwasanya pembukaan acara Musda ke XIV BPD HIPMI Bengkulu, yang dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu, DR. Rohidin Mersyah berlangsung dengan kondusif dan tanpa ada kekerasan.

Kemas Alfarizi, menambahkan, sehari sebelumnya, Ketua OKK BPP HIPMI Rohalim Boy Sangadji yang mewakili Ketua Umum BPP HIPMI menekankan proses Musda ini harus berjalan dengan tertib dan lancar tanpa adanya intervensi, dan menekankan bahwa Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, SC, dan OC harus netral serta tidak memihak dengan salah satu calon Ketua Umum.

"Apa yang disampaikan oleh Ketua OKK BPP HIPMI tentang netralitas, dikarenakan sudah ada indikasi SC memihak dengan menghambat beberapa BPC untuk
mengikuti Musda tanpa alasan yang jelas, padahal secara administrasi organisasi sudah dilengkapi oleh BPC tersebut
Setelah selesainya proses pembukaan Musda Bengkulu," buka Alfarizi.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sidang pleno 1 dan dilanjutkan dengan sidang pleno 2. Sidang Pleno 2 dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu periode 2017-2020 yang
dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum oleh ketua umum BPC Se-Provinsi
Bengkulu. 

Setelah penyampaian pandangan umum oleh ketua umum BPC se-provinsi Bengkulu,
kekisruhan mulai terjadi, tepatnya saat pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk menanggapi Laporan pertanggungjawaban tersebut. Walau dalam kondisi yang kisruh, namun pimpinan sidang tetap mencoba membacakan Konsideran untuk laporan pertanggungjawaban. Karena merasa tidak diakomodir, peserta sidang semakin kisruh dan membuat keadaan semakin tidak kondusif hingga terjadinya kontak fisik
antara sesama peserta sidang.

Karena merasa sidang sudah semakin tidak kondusif, tim PIC BPP HIPMI mencoba
menenangkan suasana sidang. Suasana mulai terkendali, tiba-tiba anggota PIC BPP HIPMI Ardian diserang secara fisik oleh oknum peserta sidang sehingga menjadi rusuh lagi. Beberapa peserta sidang terlibat kekisruhan sehingga terjadi dorong mendorong, namun setelah dimediasi
oleh Koordinator PIC BPP HIPMI, beberapa saat kondisi mulai kondusif dan peserta sidang mulai kembali ke tempat masing-masing.

Namun, sambung Alfarizi, suasana sidang kembali rusuh lagi dIkarenakan beberapa peserta mengambil tempat peserta lainnya sehingga Koordinator PIC BPP HIPMI, mengambil palu sidang dari meja sidang, dan kemudian terjadi kekerasan fisik kepada koordinator PIC BPP HIPMI oleh oknum peserta sidang akibat lambatnya tim keamanan untuk mengamankan suasana
menjadi kondusif. Kekerasan fisik ini merupakan perbuatan tidak menyenangkan kepada Koordinator PIC BPP HIPMI dan merusak marwah organisasi HlPMI dengan tidak menghormati kooordinator PIC BPP HIPMI.

Kemudian Koordinator PIC BPP HIPMI di depan sidang menyatakan bahwa proses Musda BPD HIPMI Bengkulu ke-XIV 2021 diambil alih oleh BPP HIPMI, sebagaimana yang tercantum di dalam AD/ART dan PO HIPMI mengenai tugas dan kewenangan PIC dalam mengawasi rangkaian pelaksanaan Musda.

Pengambil alihan musda oleh BPP dari pimpinan sidang, dijelaskan Alfarizi, sebelum laporan pertanggungjawaban disahkan oleh pimpinan sidang dan Ketua Umum Yuan belum di demisionerkan.

Oleh sebab itu, lanjut Alfarizi, Musda BPD HIPMI dinyatakan status quo, karena jelas keributan terjadi sebelum laporan pertanggungjawaban di sahkan dan ketum lama belum dinyatakan demisioner.

"Kita akan bawa ini ke pusat, kepada ketua umum dan bisa dipastikan bahwa nanti musda akan dilanjutkan, bukan di ulang, karena kehadiran peserta musda saat pemilihan kurang dari 3/4 atau minimal 8 BPC HIPMI Kabupaten/ Kota dari 10 BPC, karena kami dari DPP menginginkan berakhirnya ketua umum Yuan dengan baik dan kami juga ingin menjaga Marwah Musda ini," tutup Alfarizi. (S1000).