Sukseskan PON Papua, Plt Ketua KONI di Backup Penuh Gubernur

Siberzone.id, Bengkulu - Setelah diberhentikannya Mufron Imron karena ada dugaan korupsi dana Hibah KONI provinsi Bengkulu, dan ditunjuknya seorang Sanuludin sebagai Plt (Pelaksana tugas) Ketua KONI oleh KONI pusat, Musdalub menjadi isu sentral yang semakin kencang tiupannya di masyarakat.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Atisar Sulaiman, memberikan pandangannya agar semua pihak fokus pada kepentingan daerah, khusus dalam masalah suksesi PON Papua.

"prinsipnya kita, karena diluar konteks organisasi, saya sebagai Kepala Dispora yang merupakan mitra dari KONI dan sekaligus perpanjangan tangan dari bapak gubernur, pada prinsipnya mengikuti apa yang menjadi keputusan KONI pusat, dan kita juga tidak bagus jika melakukan intervensi, semua kita serahkan dengan KONI di provinsi, dan yang saat ini apa yang dilakukan KONI adalah kepentingan daerah, karena saat ini proses menuju PON Papua," ungkap Atisar, disela-sela koordinasi dengan KONI provinsi Bengkulu, Jum'at, 26/03/2021.

Yang saya harapkan, lanjut Atisar, begitu juga bapak gubernur, bagaimana KONI ini bisa berjalan dengan baik, karena sekarang sudah persiapan-persiapan untuk pendaftaran dan semuanya.

"dan kalau Provinsi Bengkulu tidak mengikuti PON di Papua, maka ini akan menjadi Boomerang bagi gubernur, daerah dan semuanya, bahkan bisa menjadi isu nasional dan ini sangat luar biasa, tentu kita tidak menginginkan itu, makanya saya membackup KONI sepenuhnya, mendukung kebijakan Sanuludin yang merupakan Plt ketua KONI," tambah Atisar.

Atisar melanjutkan, keinginan saya dan bapak gubernur, bagaimana Bengkulu bisa mengikuti PON.

"Jika ada beberapa kabar yang beredar menginginkan musdalub, itukan pendapat, kepentingan organisasi juga, makanya saya sampaikan, kepada Plt ketua KONI yang sekarang itu, kita harus serius mengurus KONI ini yang berkaitan dengan PON, karena payung PON itu adalah salah satunya KONI, walaupun payungnya KONI, namun kan kepentingan nya kepentingan daerah," ujar Atisar.

Berkenaan dengan isu musdalub KONI ini, ucap Atisar, itu sudah menjadi isu sentral.

"namun demikian pengurus KONI sekarang, harus tetap merespon apa yang menjadi wacana daerah itu disampaikan ke pusat. Dan saya mengharapkan dengan Plt, untuk segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, untuk bersama-sama melakukan rakerda, konsolidasi, kumpulkan semua teman-teman, bermusyawarah disitu, seandainya ada usul berkenaan dengan Musdalub, itu tetap kita sampaikan ke pusat, dan nanti tanggapan pusat seperti apa," jelas Atisar.

Jika, tegas Atisar, ada yang beranggapan bahwa seorang Plt itu tidak dapat mengurus NPHD, itu keliru.

"karena pada dasarnya tupoksinya sama dengan ketua definitif, dan saya sekarang terlibat langsung dalam tubuhnya KONI ini, karena ini kepentingan gubernur, kepentingan daerah, oleh karena itu saya tidak membiarkan begitu saja," akhir Atisar. (S1000).