Konflik Agraria Perlu Mendapat Perhatian Pemimpin Daerah Kedepan

Siberzone.id - Prof. Dr. Kamaludin, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu (UNIB) menuturkan, permaslahan konflik agraria di wilayah Provinsi Bengkulu memang perlu mendapat perhatian serius dari Pemimpin daerah terpilih nantinya. Karena selama ini konflik agraria yang terjadi merupakan salah satu penyebab kemiskinan struktural di Provinsi Bengkulu.

"Kalau kita lihat tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Bengkulu itu kan berada di wilayah-wilayah pesisir, dari kaur sampai Mukomuko, meskipun daerah Rejang Lebong, Lebong  juga ada kemiskinan  tapi berbeda dengan kemiskinan diwilayah pesisir yang lebih sulit penyelsaian masalahnya, contohnya para petani yang kehilangan lahan akibat konflik dengan perusahaan," kata Prof. Dr. Kamaludin, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu (UNIB) saat diwawancarai, Senin (27/05/2024).

Tambah Kamaludin,  peran pemerintah sangat besar dalam menengahi berbagai konflik tersebut. Karena pemerintah memiliki kewenangan sebagai regulator peraturan dan perizinan.

"Tentunya pemerintah daerah diharapakan bisa menengahi berbagai konflik agraria yang terjadi selama ini. Karena pemda memiliki kewenangan dan peran sebagai regulator perda dan izin-izin usaha yang beredar,"tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, dikutip dari betahita.id dan catatan Walhi. Di Provinsi Bengkulu, letusan konflik agraria semuanya disebabkan operasi perusahaan perkebunan dengan setidaknya ada 12 kejadian konflik seluas 9.241 hektare dan korban terdampak mencapai 4.186 KK yang berada di 23 desa di berbagai kabupaten. Dari total kejadian konflik tersebut, 11 di antaranya disebabkan oleh operasi perkebunan swasta dengan luas 8.337 hektare dengan korban terdampak sebanyak 4.186 kepala keluarga.

Beberapa konflik tersebut antara lain konflik masyarakat petani dengan PT Bio Nusantara Tehnologi, PT Ikahasfram dan PT Riau Agrindo Agung di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian konflik masyarakat petani dengan PT Agricinal, PTPN VII, PT Purnawira Dharma Upaya, PT Bimas Raya Sawitindo, PT Sandabi Indah Lestari dan PT Pamor Ganda di Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya konflik masyarakat petani dengan PT Sandabi Indah Lestari, PT Agri Andalas dan PT Faminglevto Baktiabadi di Kabupaten Seluma. Serta konflik konflik PT Agro Bengkulu Selatan di Bengkulu Selatan, konflik PT Daria Dharma Pratama di Kabupaten Mukomuko dan konflik PT Cipta Bumi Selaras di Kabupaten Kaur.

Reporter : Monica Anggraini

Editor : Nurleli