DPRD Bengkulu Dorong Pemprov Segera Tuntaskan Pembayaran DBH untuk 10 Kabupaten/Kota

Siberzone.id, Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mempercepat realisasi pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 10 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Keterlambatan penyaluran dana tersebut dinilai mulai berdampak terhadap stabilitas keuangan daerah dan pelaksanaan berbagai program pemerintahan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengatakan pihaknya terus mendorong Pemprov Bengkulu agar tidak menunda pembayaran DBH yang menjadi hak daerah.

Menurut Edwar, banyak pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat belum cairnya DBH dari provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kewajiban daerah belum dapat diselesaikan, mulai dari pembayaran kegiatan pemerintahan hingga penghasilan tetap perangkat desa.

“Kita mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera merealisasikan pembayaran Dana Bagi Hasil kepada kabupaten dan kota. Karena banyak kegiatan di daerah yang sampai sekarang belum dibayarkan,” ujar Edwar, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, DPRD telah menerima laporan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu mengenai perkembangan pembayaran DBH. Dari laporan tersebut diketahui bahwa proses penyaluran saat ini dilakukan secara bertahap.

Meski demikian, DPRD meminta agar percepatan pembayaran tetap menjadi prioritas mengingat kondisi keuangan daerah yang semakin berat.

“Daerah saat ini benar-benar membutuhkan dana tersebut. Ada Alokasi Dana Desa yang belum tersalurkan, ada siltap kepala desa yang belum dibayarkan, termasuk kegiatan pemerintahan lainnya,” jelasnya.

Edwar mengatakan, keterlambatan pembayaran DBH berpotensi menghambat jalannya pelayanan publik dan pembangunan daerah apabila tidak segera diselesaikan.

Ia juga memahami kondisi keuangan Pemprov Bengkulu yang masih menunggu penyaluran piutang DBH dari pemerintah pusat. Namun demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar transfer dana ke daerah tidak semakin terlambat.

“Kita berharap ada langkah percepatan. Jangan sampai daerah terlalu lama menunggu karena kebutuhan operasional pemerintahan terus berjalan,” tambahnya.

DPRD Bengkulu, lanjut Edwar, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran DBH agar hak pemerintah kabupaten dan kota dapat segera dipenuhi secara bertahap dan transparan.