Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Akan Cari Formulasi Untuk Akomodir Usulan Kuota Pemasangan Listrik Gratis

Siberzone.id - Dinas ESDM Provisni Bengkulu akan mencari formulasi yang terbaik untuk dapat mengakomodir usulan kuota pemasangan listrik gratis agar harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat terpenuhi, Kamis (30/05/24).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu Ir. Doni Swabuana, ST, M.Si., mengatakan, program sambungan listrik gratis tahun 2024 yang akan diakomodir sebanyak 1.230 sambungan (230 sambungan dari APBD dan 1.000 sambungan diakomodir APBN). Jumlah tersebut tentunya jauh sekali untuk mengakomodir usulan masyarakat yang berada di angka 6.431, sehingga ESDM Provisni Bengkulu  akan mencari formulasi yang terbaik untuk dapat mengakomodir usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat Bengkulu tersebut.

"Usulan kita kan ada di 6.431, sementara kita cuma punya kuota 1.230, jadi dengan otomatis ini pasti terpenuhi semua kuota ini dan sisanya akan kita usulkan juga lewat APBDP dan juga mencari formulasi lain bagaimana pendanaan agar harapan masyarakat terhadap pemasangan listrik gratis ini bisa diakomodir," ucapnya.

Untuk program sambungan listrik gratis tahun 2024 saat ini tengah proses verifikasi faktual terhadap data usulan yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh pihak PLN.

"Saat ini kita masih melakukan verifikasi faktual kepada calon penerima setelah dilakukan verifikasi oleh pihak PLN. Jadi data yang kita sampaikan ke PLN sudah di verifikasi dan sudah diserahkan kembali ke kita, dan kita melakukan verifikasi faktual terhadap data tersebut," lanjutnya.

Pihaknya akan melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi penerima layak atau tidak. Terlebih, ada beberapa fakta lapangan yang telah ditemukan pihaknya, dimana para pengusul sudah dalam keadaan tidak layak menerima bantuan sambungan listrik gratis yang diprogramkan Pemprov Bengkulu.

"Ada beberapa fakta yang kita temukan di lapangan, memang mereka (pengusul) masuk dalam data DTKS dan P3KE itu. Tapi pada kenyataannya di lapangan mereka ini sudah tidak layak lagi, mungkin waktu dulu ekonominya belum mampu dan sekarang sudah mampu dan itu kita ambil keterangan juga dari aparat desa apakah desa merekomendasi mereka atau tidak lagi," pungkasnya.

Reporter : Erin Andani

Editor : Nur leli