HPMPI Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Cegah Krisis BBM di Bengkulu

Siberzone.id -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP HPMPI), Steven, menegaskan perlunya langkah konkret untuk mencegah terulangnya krisis bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu.

Ia mengingatkan, pengerukan alur pelabuhan yang sempat menjadi perhatian Wakil Presiden dan ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden Prabowo Subianto, telah resmi berakhir pada 31 Agustus 2025. Namun, target kedalaman alur 6 meter Low Water Spring (LWS) tak tercapai.

“Fakta di lapangan menunjukkan kedalaman hanya berkisar 2,9–3 meter. Kondisi ini membuat kapal berkapasitas besar enggan masuk karena dangkal dan berisiko,” ujar Steven melalui pesan elektronik, Minggu (7/9/2025).

Akibatnya, rantai pasok energi di Bengkulu kembali rawan terganggu. Pertamina, menurut dia, memang berupaya menjaga suplai dengan menambah pasokan dari provinsi tetangga melalui skema Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE). Namun, optimalisasi suplai dari depot BBM di Bengkulu belum maksimal.

“Distribusi lebih banyak dipenuhi dari luar daerah, sehingga pola suplai bergeser,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya telah menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 10 persen menjadi 7,5 persen untuk meringankan beban masyarakat. Namun, kata Steven, kebijakan itu tidak akan efektif bila ketersediaan BBM, khususnya non-subsidi, tidak terjamin.

Ia menilai pendangkalan alur pelabuhan bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdampak luas. “Suplai BBM tersendat, SPBU dan Pertashop terganggu, pulau terluar berisiko terisolasi, transportasi industri terhambat, hingga distribusi bahan pokok ikut terdampak,” tegasnya.

Steven mendorong pemerintah pusat memberi perhatian penuh terhadap persoalan ini. “Pelabuhan adalah urat nadi perekonomian daerah. Bila terganggu, efek domino akan meluas ke berbagai sektor,” katanya.

Untuk itu, HPMPI menyerukan pembentukan Satgas Pengawasan dan Penanggulangan lintas kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, dan BUMN terkait, guna memastikan pengerukan alur berjalan sesuai rencana, transparan, dan bebas penyalahgunaan.

Selain itu, Steven menekankan pentingnya penguatan distribusi energi. “Suplai BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, harus tetap lancar melalui sinergi depot, suplai RAE, dan optimalisasi armada distribusi. Ego sektoral harus dihapus. Semua pihak harus bergandeng tangan demi stabilitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat,” jelasnya.

Menurut Steven, Pertashop memegang peran vital sebagai penyalur energi rakyat, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa yang jauh dari SPBU. “Stabilitas suplai BBM adalah syarat mutlak agar keadilan energi benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok,” pungkasnya. (MA)