Pemprov Bengkulu Terima WTP, H. Suharto Beri Tanggapan

Siberzone.id - Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Ruang Rapat DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (29/05/24).

Waka II DPRD Provinsi Bengkulu H. Suharto, SE., MBA., mengatakan, kami memberikan apresiasi kepada BPK RI yang sudah kerja keras memberikan penilaian pemeriksaan keuangan di Provinsi Bengkulu sampai memperoleh nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK RI yang telah memberikan WTP pada penilaian di Daerah Provinsi Bengkulu, somoga ini tetap dipertahankan kedepan," ucap Suharto.

"Namun, dengan adanya mendapatkan WTP jangan lengah, jangan tertidur, karena tugas-tugas dari pada lanjutanya lebih berat. Semua harus banyak ditingkatkan baik administrasi, keuangan dan sebagainya supaya itu bisa tertata kembali ditahun berikutnya masih  mendapatkan WTP," tambah Suharto.

Selanjutnya, kami akan serukan kepada jajaran Anggota Dewan maupun para Eksekutif, atas pemberian WTP ini agar kita terus bekerja keras meningkatkan kinerja-kinerja yang sifatnya membangun.

"Karena dengan mendapatkan WTP, bukan berarti tidak ada masalah, ini kemungkinan ada permasalahan yang ada namun semuanya masih ada toleransi yang pasti akan dituntaskan," lanjut Suharto.

Ada yang lebih penting lagi sesuai dengan amanat BPR RI, bahwa DPRD supaya ditingkatkan dari pada fungsi pengawasanya supaya didalam pelaksanaan amanat APBD seluruh jajaran OPD yang ada di Provinsi Bengkulu kinerjanya lebih hati-hati, tertata dan terukur akhirnya timbul tindak masalah.

"Inilah yang perlu kami serukan kepada Anggota Dewan supaya sesuai dengan mitranya dilakukan rapat-rapat koordinasi dimana amanat APBD yang sudah dilaksanakan ada masalah atau tidak harus dikerjakan," tutur Suharto.

Kami juga mengimbau kepda jajaran pihak Eksekutif bahwa kita adalah semuanya satu atap. Pemerintahan daerah itu bukan hanya Gubernur, tentu ada DPRD, ada Yudikatif tentu ini semua harus  kerja sama yang baik.

"Agar amanat APBD ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas untuk mensejahterakan dari pada masyarakat di Provinsi bengkulu ini yang lebih penting sesuai dengan amanat BPK RI," pungkas Suharto.

Reporter : Erin Andani

Editor : Nur leli